Baca Berita

Penjelasan Hukum Kepegawaian Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ttg Disiplin PNS

Oleh : rpkd | 23 Agustus 2017 | Dibaca : 735 Pengunjung

Sistem administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua bagian yaitu pegawai negeri dan masyarakat. pegawai negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara hukum sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang. berdasarkan kewenangan yang diberikan tersebut maka terdapat hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum kepegawaian yang disebut sebagai hubungan dinas publik terhadap negara atau pemerintah. Adapun hubungan dinas publik yang melekat pada hubungan hubungan hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan sub-ordinate antara atasan dan bawahan. Pada era Orde Baru ada Banyak permasalahan dan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia, pola pikir pemerintah dalam struktur pemerintahan disalahgunakan oleh penguasa orde baru untuk menguasai semua struktur birokrasi pemerintahan. Hal ini akhirnya berdampak pada penata kepegawaian atau sumber daya aparatur Pemerintah sehingga disahkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN. Pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada bab 2 di Jelaskan mengenai asas prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Sehubungan belum adanya Peraturan pelaksana yang mengatur tentang disiplin PNS sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut diberlakukan Peraturan pelaksana yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dasar pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS ini terdapat di dalam pasal 139 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menurut peraturan perundang-undangan atau peraturan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dipatuhi dijatuhi hukuman disiplin (MAK).


Oleh : rpkd | 23 Agustus 2017 | Dibaca : 735 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Facebook
Twitter